Bisnis Indonesia - bisnis.com
Selasa, 21 November 2017

Aturan Pembagian THR Tak Kaku

Bernadheta Dian Saraswati Jum'at, 26/06/2015 00:51 WIB
Aturan Pembagian THR Tak Kaku
Ilustrasi buruh penerima THR
Bisnis.com

Bisnis.com, SLEMAN-Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja RI No.7/2015, pembagian tunjangan hari raya (THR) dilakukan maksimal tujuh hari sebelum Idul Fitri. Meski demikian, aturan tersebut dinilai tidak kaku.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Sleman Untoro Budiharjo di ruangannya, Kamis (25/6/2015).

"Paling lambat satu minggu sebelum lebaran. Tapi tidak sekaku itu. Kalau mau dibarengin sama terima gaji ya nggak apa-apa," tuturnya.

Melihat pengalaman tahun kemarin, beberapa aduan masuk ke Disnakersos karena ada perusahaan belum membagikan THR hingga dua hari sebelum Idul Fitri. Untuk hal seperti ini, Untoro meminta agar karyawan mengkonsultasikan terlebih dulu pada perusahaannya untuk meminta penjelasan terkait alasan penundaan pembagian THR.

Jika memang perusahaan memiliki alasan  pembagian THR karena dibarengkan pembagian gaji, hal tersebut tidak dipermasalahkan. "Yang penting ada kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan," tegasnya. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk memberi penjelasan, karyawan diminta melaporkan ke Disnakersos.

Disnakersos membuka posko aduan hingga menjelang lebaran. Posko ini akan melayani aduan karyawan yang belum menerima THR dari perusahaannya.

Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Disnakersos Sleman Sutiasih menambahkan, saat ini dinas tengah mempersiapkan Surat Edaran (SE) yang akan ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan di Sleman. "Saat ini Sleman ada 1264 perusahaan," jelasnya.

Jika ada perusahaan yang belum memberikan THR seminggu sebelum hari raya dan tanpa konfirmasi dengan karyawannya, pemerintah tidak memberikan sanksi khusus. Disperindagkop hanya berwenang melakukan pengawasan apakah perusahaan sudah membagi THR atau belum.

Jika keterlambatan pembagian THR memunculkan polemik dalam perusahaan, Disnakersos bisa mengupayakan mediasi antara pimpinan perusahaan dengan karyawan. Namun jika tidak menuai hasil, proses selanjutnya bisa sampai taraf hukum.

Rencananya pada tanggal 6-8 Juli mendatang, Disnakersos bersama unsur pengusaha dan serikat pekerja akan melakukan deteksi dini di semua perusahaan. Kegiatan ini untuk memantau sejauh mana persiapan pembagian THR yang dilakukan perusahaan untuk karyawannya.

Asih mengaku bahwa pembagian THR dalam bentuk barang tidak dilarang. "Misalnya gajinya Rp1.200.000, yang Rp1.000.000 dikasihkan dalam bentuk uang dan sisanya barang ya tidak apa-apa. Lebih baik lagi kalau gajinya utuh dan masih plus barang," katanya.

Wujud THR baik berupa uang maupun barang merupakan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. "Kalau sebagian besar tidak setuju ya disesuaikan dengan keinginan karyawan saja," tutur Asih.

Pada dasarnya, yang berhak menerima THR adalah karyawan yang telah bekerja lebih dari tiga bulan. Bagi yang masa kerja lebih dari satu tahun akan diberikan THR sebesar satu bulan upah. Sementara bagi yang bekerja belum ada satu tahun, masa kerja dibagi dua belas bulan dikalikan satu bulan upah.

"Kalau yang kerja belum ada tiga bulan sebenarnya tidak berhak menerima THR. Tapi kalau perusahaan mau ngasih ya baik" katanya

Apps Bisnis.com available on:    
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!
Nikmati sajian berita terkini Bisnis Indonesia versi epaper DI SINI.
Nikmati Bonus Indonesia Business Daily (IBD) hingga 31 Oktober 2015. Informasi selengkapnya klik DI SINI.
more...